Konsep

Dampak Kadar Cadmium terhadap Kesehatan Manusia

2008-03-26T21:23:00.000-07:00

Dampak kadar Cadmium (Cd) dalam tubuh kerang hijau (Perna viridis)

Didaerah tambak muara karang telukT jakarta terhadap kesehatan manusia.

Oleh : Dorce Atdjas

Protein sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia, hewan maupun tumbuhan. Protein dibutuhkan dalam penerjemahan kode-kode genetika khususnya dalam pewarisan sifat-sifat keturunan, proses pembentukan sel-sel baru contohnya dalam pembentukan sel-sel reproduksi.

Berdasarkan sumbernya, protein dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani selain didapatkan dari golongan vertebrata (hewan bertulang belakang) banyak juga dijumpai pada golongan invertebrata ( hewan tidak bertulang belakang ), filum Mollusca yaitu hewan lunak.

Pada filum molusca, khususnya kelas Pelecypoda atau Bivalvia jenis Perna viridis merupakan jenis kerang yang banyak dicari orang karna selain sumber protein yang tinggi Perna viridis kerap dijadikan kudapan kuliner yang menggoda selera yang bukan hanya menjadi komoditi ekspor dalam negeri tapi juga keluar negeri.

Namun selama beberapa tahun terakhir ini, jumlah ekspor keluar negeri makin berkurang malahan dilarang untuk diekspor karna bagi dunia internasional kerang hijau dari indonesia sudah banyak yang terkontaminasi dengan logam-logam berat yang dapat berakibat membahayakan kesehatan orang yang mengkonsumsinya. Salah satu jenis logam berat yang sangat membahayakan kesehatan manusia adalah Cadmium (Cd) selain tembaga (Cu), timbal (Pb) maupun jenis yang lainnya.

Logam berat seperti Cadmium dapat terakumulasi dalam tubuh manusia yaitu lewat makanan maupun minuman yang terkontaminasi, untuk itu untuk mengetahui kadar Cadmium dalam tubuh perlu dilakukan pengukuran kadar cadmium dalam makanan maupun lewat feses.

Cadmium dapat melebur pada suhu 321⁰C dan larutnya lambat dalam asam encer dengan melepaskan Hidrogen sedangkan suhu air laut berkisar antara -2 sampai 30⁰ sehingga sangat berpengaruh terhadap peleburan cadmium. Dengan suhu air laut yang kecil ini menyebabkan cadmium tidak melebur tetapi utuh molekulnya dan tenggelam sehingga bercampur dengan lumpur yang berada didasar laut.

Kerang hijau memiliki sistem anatomi tubuh yang terkenal sangat kuat dalam menyaring aneka jenis logam-logam berat. Karna habitatnya didalam lumpur membuat sistem digesti (pencernaan) banyak berhubungan dengan lumpur dan apabila logam berat ini masuk kedalam tubuh dapat membahayakan kesehatan terlebih khusus hasil pengendapan ini bisa menjadi racun didalam tubuh manusia. Bila racun ini terserap oleh tulang maka pengendapan didalam tulang dapat berakibat osteoporosis.

Cadmium yang diabsorbsi oleh tubuh manusia masuk kedalam tubuh melalui makanan dapat dikeluarkan lewat feses tetapi ada sebagian kecil yang masuk kedalam ginjal dan dikeluarkan oleh urin. Cadmium yang terdapat dalam ginjal dapat terakumulasi dengan protein yang terdapat didalam ginjal sehingga dapat menyebabkan gangguan pada aktivitas kerja enzim.

Enzim merupakan biokatalisator yang dapat bekerja bolak-balik dan mempengaruhi reaksi-reaksi kimia seperti proses metabolisme yang terjadi didalam tubuh. Enzim dapat bekerja pada suhu yang normal (suhu tubuh) sekitar 37⁰C dan tidak dapat bekerja diatas suhu 37⁰ C maupun dibawah yaitu suhu 0⁰C sehingga apabila molekul cadmium masuk kedalam tubuh, enzim tidak mampu untuk menguraikannya sehingga cadmium tidak dapat larut didalam tubuh jika dilihat dari suhu yang dibutuhkan untuk melebur adalah 321⁰ C tetapi dapat meresap kedalam tulang, organ-organ penting dan vital didalam tubuh maupun terserap didalam otot.

Keracunan kronis terjadi bila memakan Cadmium (Cd) dalam waktu yang lama. Gejala akan terjadi setelah selang waktu beberapa lama dan kronis seperti:

§ keracunan pada nefron ginjal yang dikenal dengan nefrotoksisitas, yaitu gejala proteinuria atau protein yang terdapat dalam urin, juga suatu keadaan sakit dimana terdapat kandungan glukosa dalam air seni yang dapat berakibat kencing manis atau diabetes yang dikenal dengan glikosuria, dan aminoasidiuria atau kandungan asam amino dalam urine disertai dengan penurunan laju filtrasi (penyaringan) glumerolus ginjal.

§ Cadmium (Cd) kronis juga menyebabkan gangguan kardiovaskuler yaitu kegagalan sirkulasi yang ditandai dengan penurunan tekanan darah maupun tekanan darah yang meningkat (hipertensi). Hal tersebut terjadi karena tingginya aktifitas jaringan ginjal terhadap cadmium. Gejala hipertensi ini tidak selalu dijumpai pada kasus keracunan Cadmium (Cd) krosik.

§ Cadmium dapat menyebabkan keadaan melunaknya tulang yang umumnya diakibatkan kurangnya vitamin B yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan daya keseimbangan kandungan kalsium dan fosfat dalam ginjal yang dikenal dengan nama osteomalasea atau penyakit Itai-iatai . Kekurangan kalsium dapat menyebabkan osteoporosis sehingga

orang tidak dapat berdiri dengan tegak tetapi membungkuk.

Untuk mengukur tingkat konsentrasi kemampuan organisme mengakumulasi bahan kimia (polutan) dalam tubuhnya yang didefenisikan sebagai perbandingan antara konsentrasi polutan pada lapisan tubuh organisme, Ct dan konsentrasi bahan kimia pada air dimana organisme tersebut ter-expose, Cw dengan persamaan

Sehingga dapat dihitung yaitu jenis mollusca kelas Pelecypoda mampu mengakumulasi 352 kali lebih tinggi kadar Cd didalam air dan dari hasil penelitian konsentrasi Cd dalam air sudah melewati ambang batasnya 0,05 % yaitu sudah mencapai 1,8 bahkan sampai 2 jadi dari persamaan diatas :

Diketahui: Ct = 352

Cw = 1,8 atau 2

Ditanya : BCF ( Biocentration factor) = ......... ?

Penyel : Untuk konsentrasi 1,8 Mg/L

= 195,5 %

Jadi pada konsentrasi 1,8 Mg/L pengambilan dan penyerapan polutan pada kerang hijau (Perna viridis) sebanyak 195,5 %.

Untuk konsentrasi 2 Mg/L

= 176 %.

Jadi pada konsentrasi 2 Mg/L pengambilan dan penyerapan polutan pada kerang hijau (Perna viridis) sebanyak

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 tentang Buku mutu air laut maka dapat diambil contoh dari logam-logam berat.

Tabel .1. Buku Mutu Air Laut di Indonesia

Parameter

Satuan

Baku Mutu

Raksa (Hg)

Cadmium (Cd)

Tembaga (Cu)

Timbal (Pb)

Seng (Zn)

Mg/L

0,003

0,01

0,05

0,1

Berdasarkan baku mutu yang ada dari menteri lingkungan hidup maka konsentrasi Cadmium (Cd) adalah 0,01 tetapi yang ada didaerah tambak muara kerang teluk jakarta berkisar antara 1,8 Mg/L sampai 2 Mg/L dan kondisi ini sangat memprihatinkan sehingga dalam mengkonsumsi kerang hijau yang berasal dari teluk jakarta disarankan agar tidak mengkonsumsinya.

Dari contoh kasus yang ada, usaha penyelesaian sudah harus diusahakan agar tidak merugikan banyak orang dan bentuk pemecahan masalah (problem solving) dapat dikaji lewat beberapa tindakan (arahan) penyelesaian sbb :

a) Koordinasi. Perlu dilakukan koordinasi naik dari tingkat pusat maupn tingkat daerah untuk penanganan kasus pencemaran yang ada. Koordinasi dilakukan pada lintas level antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan agar penataan dan perencanaan kedepan dapat terintegrasi dan terpadu. Koordinasi ini adalah dengan terbentuknya tim koordinasi yang bertanggung jawab secara bersama untuk menangani kasus.

b) Penelitian. Perlu dilakukan secara mendalam untuk mengetahui penyebab pencemaran dan memberikan gambaran kondisi nyata saat ini agar diketahui perbedaannya dengan kondidi sebelumnya. Penelitian dilakukan untuk menganalisis berbagai parameter seperti fidika, kimia dan biologi perairan sebagai bahan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

c) Pengelolahan limbah. Faktor yang diduga sebagai dampak pencemaran parairan perlu dilakukan pengelolahan air limbah agar tidak mencemari perairan

d) Kebijakan. Sebagai penentu kebijakan, aturan dan mekanisme penyelesaian masalah yang didukung dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, surat keputusan (presiden, menteri, gubernur atau bupati).

e) Monitoring dan evaluasi. Salah satu proses penting yang menjadi faktor kunci penentu keberhasilan penanganan adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah untuk memantau kinerja dari tiap-tiap point diatas dan evaluasi dilakukan untuk menilai perkembangan yang dilakukan, apakah pelaksanaannya sesuai dengan capaian yang diharapkan pada penangan kasus dari awal. Hasil monitoring adalah matrik capaian yang diharapkan, catatan perbaikan dan tugas arahan dari berbagai pihak yang terlibat.

Cara lain untuk menangani limbah adalah dengan beberapa cara yaitu :

1. Pemisahan limbah. Pemisahan limbah yang dilakukan sedini mungkin akan mempermudah pengolahan limbah. Sisa pelarut dikumpulkan dalam wadah terpisah dan diber label yang jelas. Apabila pemisahan telah dilakukan sedini mungkin, proses pengolahan daapat didaur ulang sedangkan limbah toksit dan limbah infeksi yang memang harus mendapatkan penanganan khusus kedalam insenator untuk mencegah tersebarnya penyebab penyakit didalam masyarakat.

2. Pengolahan air limbah sebelum dibuang kedalam air dengan beberapa cara:

§ Penetralan dilakukan karna kelarutan logam Sangat dipengaruhi oleh pH.

§ Flokulasi-koagulasi digunakan untuk mengendapkan presipitat yang baru saja terbentuk bersama koloid yang terdapat dalam limbah

§ Adsorbsi terutama padakarbon aktif untuk menghilangkan padatan tersuspensi yang Sangat halus

3. Pengolahan limbah padat sebelum dibuang/ditimbun

§ Pengurangan kadar air dengan cara sedimentasi (pengendapan), filtrasi (penyaringan) atau evaporasi (penguapan).

§ Pengurangan kadar bahan organik.

§ Fiksasi sebelum ditimbun. Logam-logam berat dapat digunakan dalam pembuatan gelas untuk mendapatkan sifat gelas yang dikehendaki. Proses ini disebut glasifikasi.

Apabila sedini mungkin kita bisa menangani limbah-limbah industri apalagi yang mengandung logam-logam berat maka pencemaran yang dapat membahayakan tubuh manusia dapat diatasi dengan baik dan pencemaran-pencemaran juga tidak berdampak merusak kestabilan alam.

Surabaya, Maret 2008

Mahasiswa program pascasarjana ITS

Fakultas Teknologi Kelautan

Jurusan Teknik dan Menejemen Pantai

e-mail ochy_atdjas@yahoo.com

PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN

2008-03-24T23:57:00.000-07:00

Oleh : E. Letlora *)

Laut selalu menawarkan beragam pesona dan suasana, kadang gelombang ganas menakutkan, kadang terlihat sangat menentramkan. Tetapi di dalamnya terdapat segala jenis species ikan dan kekayaan alam yang tiada habisnya.

Secara umum wilayah kabupaten Maluku Tenggara Barat termasuk di dalam pusat keragaman hayati laut di dunia (epicenter of the world marine biodiversity). Posisi ini memungkinkan karena letaknya sangat strategis diantara dua samudra (pasifik dan hindia), secara geografis posisi ini kemudian membentuk suatu bio-ekoregion yang berada di dalam suatu jaringan segitiga terumbu karang (coral triangle) bersama kawasan laut lainnya di dunia. Posisi laut banda yang berhubungan langsung dengan laut pulau yang ada di wilayah MTB sangat menguntungkan karena menjamin, 1) tingkat kesuburan perairan yang terus menerus dan 2) merupakan barier terhadap ancaman habitat laut oleh perubahan klimat yang ekstrim (naiknya suhu permukaan air laut karena El-Nino).

Luas wilayah kabupaten ini 125.442 kilometer, terdiri dari bentangan laut seluas 110.838,4 km dan daratan 14,584 km atau 88,37% adalah wilayah laut, Penduduknya tinggal di 88 pulau dari 133 pulau yang ada. Wilayah laut mengandung sejumlah sumber daya yang dapat dimanfaatkan langsung maupun tidak langsung. Sumber daya yang terdiri dari sumber daya yang terbarukan (hayati) tetapi juga yang tidak terbarukan (non-hayati) seperti ombak, angin, mineral, dan berbagai jasa kelautan yang dapat dikembangkan. Wilayah laut MTB juga merupakan bagian daerah hunian (rumah) dan hampir 10 kali lipat jumlah jenis terumbu karang yang ada di laut Karibia (atlantik). Selain itu juga, merupakan bagian dari perairan Indonesia Timur yang menyimpan hampir 0,25% jumlah jenis (spesies) ikan dunia. Kekayaan ini tersebar di empat gugusan kepulauan yang ada sehingga diharapkan dapat berperan sebagai sentra produksi unggul. Walaupun demikian hingga kini, potensi kekayaan ini belum dapat dimanfaatkan secara baik dan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat MTB.

Kondisi ekologis perairan MTB terstruktur cukup baik dan lengkap dengan adanya komponen penyusun ekosistem disepanjang pesisir pulau-pulau yang ada. Hutan bakau, padang lamun dan terumbu karang serta komponen penyusun lainnya secara keseluruhan berperan sangat penting menyokong kehidupan laut. Keberadaan dan peranan ekologis dari komponen tersebut menjadikan wilayah perairan MTB masuk dalam jaringan segitiga terumbu karang dunia (coral triangle) karena memiliki keragaman hayati laut yang sangat tinggi. Dengan demikian hancur dan rusaknya komponen-komponen ini tidak hanya berpengaruh terhadap produksi perikanan MTB secara keseluruhan, tetapi juga berpengaruh terhadap keseimbangan sumberdaya perikanan di wilayah lain. Ini berarti perairan MTB juga ikut menjaga keseimbangan ekologis dan biologis perairan terutama yang ada di timur Indonesia. Sejumlah hasil penelitian membuktikan bahawa perairan laut Indonesia timur termasuk MTB merupakan alur migrasi (migration corridors) sejumlah hewan laut berukuran besar seperti ikan paus, lumba-lumba, hiu, pari, duyung, dan beragai jenis ikan permukaan (pelagic) yang besar seperti ikan layar, tuna. Hal ini memungkinkan karena laut dalam disertai dengan teluk sempit antar pulau yang kemudian menjadikan perairan ini sebagai tempat ideal untuk mencari makan (feeding), berkembang biak (breeding), menyusui (calving), dan bersarang (nesting). Menyadari akan hal ini maka kesadaran untuk menjaga dan melestarikan komponen penyokong laut ini perlu dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus baik melalui pendekatan formal maupun non-formal.

Berangkat dari kondisi alam seperti itu, Pemerintah kabupaten bersama para pemuka adat pada tanggal 27 Agustus 2002 mendeklarasikan wilayahnya sebagai Kabupaten bahari. Pendeklarasian ini dijadikan titik tolak penyadaran dan pengembangan perekonomian masyarakat yang lebih difokuskan pada optimalisasi sumber daya laut. Masyarakat diajak melihat bahwa lautan luas disekitar mereka kalau dikelola dengan tepat akan meningkatkan perekonomian mereka. Mengubah pandangan tersebut tidak semudah mengatakannya karena menyangkut budaya dan etos kerja masyarakat yang cenderung berubah.

Pemanfaatan sumber daya perikanan yang berlebihan dapat mengakibatkan timbulnya degradasi pada sumber daya tersebut. Selama ini, dampak degradasi dianggap sebagai fenomena ekologi semata. Namun dampak degradasi yang lebih luas mencakup berkurangnya kesejahteraan sosial yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat dari layanan barang dan jasa dari sumber daya perikanan. Salah satu hal yang paling mendasar dan menjadi perhatian utama dari setiap pengembangan sumber daya alam adalah besaran dampak kesejahteraan yang ditimbulkan dari ekstraksi dan depresiasi sumber daya alam itu sendiri. Kesejahteraan diukur dari manfaat sosial (social benefit) yang dihasilkan dari sumber daya alam. Pengukuran ini sifatnya exante sehingga sulit digunakan untuk mengukur kesejahteraan dari kerusakan lingkungan dan depresiasi sumber daya yang bersifat baik.

Perencanaan pengelolaan sumber daya perikanan yang mempertimbangkan estimasi dampak relatif dan faktor manusia dan alam pada stok sumber daya yang akan dikelola. Dengan memperhitungkan seluruh nilai riil yang ada, pada akhirnya kita dapat mencari solusi yang tepat.

Perikanan tangkap merupakan aktivitas ekonomi yang unik bila dibandingkan dengan aktivitas lain. Hal ini berkaitan dengan kondisi sumber daya ikan dan laut itu sendiri, yang seringkali dianggap sebagi common pool resources. Karakteristik ini sering menimbulkan masalah eksternalitas diantara nelayan sebagai akibat proses produksi yang interpendent dari setiap individu nelayan, dimana hasil tangkapan dari satu nelayan akan sangat tergantung dari kondisi sumber daya ikan yang merupkan fungsi dari eksternalitas berbagai aktivitas nonproduksi lain, selain aktivitas produksi nelayan, seperti kondisi kualitas perairan itu sendiri.

Hal lain yang unik dari perikanan tangkap ini biasanya diatur dalam kondisi quasi open access, yang menyebabkan sulitnya pengendalian faktor input, sehingga akhirnya sulit mengukur seberapa besar kapasitas perikanan yang dialokasikan disuatu wilayah perairan. Dalam kondisi ini, sulit bagi kita untuk mengetahui apakah perikanan dalam keadaan berlebihan kapasitas (over capacity), dibawah kapasitas (under capacity).

MTB memiliki areal pengelolaan perairan pesisir dan laut yang cukup potensial tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Jumlah nelayan relatif tetap, sedangkan jumlah perahu tanpa motor cenderung makin menurun dari tahun ke tahun. Sebaliknya, jumlah motor tempel dan kapal motor cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Namun perlu dipahami bahwa sebagian besar (lebih dari 85%) nelayan masih mengandalkan perahu tanpa motor.

Nelayan pada tahun 2005 berjumlah 28.942 orang melakukan kegiatan penangkapan dengan perahu tanpa motor 13623 unit, perahu/kapal dengan motor 4.080 unit, motor tempel 2.169 unit dan kapal motor 241 unit. (sumber : MTB Dalam Angka 2005/2006).

Alat tangkap ikan yang utama/dominan digunakan nelayan umumnya masih tradisional, mulai dari alat pancing lain, jaring insang dan bubu. Alat tangkap lain yang jumlahnya lebih sedikit adalah bagan, serok dan pukat. Hal ini menunjukan bahwa nelayan hanya mampu menangkap ikan pada kedalaman dan pada musim tertentu saja. Revitalisasi alat tangkap nelayan sudah dibutuhkan pemberdayaan nelayan di kabupaten MTB.

Perkembangan hasil tangkapan ikan pada tahun 2002 sebesar 6.859,9 ton bernilai Rp 54.897.200, tahun 2003 sebesar 6.925,9 ton bernilai Rp 55.397.200, tahun 2004 sebesar 10.274,7 ton bernilai Rp. 79.310.750 dan tahun 2005 sebesar 17.189,6 ton bernilai Rp. 139.254.700. (sumber: MTB dalam Angka)

Jika dilihat dari perkembangan pengelolahan sumber daya perikanan pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat, ternyata ada kenaikan produksi dan nilai produksi. Produksi cenderung naik dari tahun ke tahun, tetapi perlu dipertanyakan apakah kenaikan itu benar-benar dinikmati oleh nelayan mengingat teknologi dan alat penangkapan yang masih tradisional serta belum adanya organisasi nelayan yang kuat untuk memperkuat daya tawar mereka di pasar perikanan.

Pengelolaan sumber daya perikanan agar hasilnya dapat dinikmati oleh kesejahteraan masyarakat MTB pada umumnya maka Pemerintah Daerah dalam hal Dinas Perikanan dan Kelautan MTB harus memperhatikan :

Ø Meningkatkan keterampilan nelayan, dibukanya balai latihan baik itu yang berkaitan dengan bidang penangkapan. Dengan adanya lembaga pelatihan ini diharapkan kemampuan berupa keterampilan dan penguasaan teknologi perikanan tangkap maka masyarakat (nelayan) akan semakin mampu berperan dalam pengelolaan sumber daya kelautan di MTB

Ø Menggerakan kekuatan modal pihak swasta untuk berinvestasi atau melakukan hubungan kerjasama MOU dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

Ø Masyarakat (nelayan) diberikan support untuk lebih memanfaatkan sumber daya perikanan sebagai penggerak ekonomi dan sebagai bahan pangan, diversifikasi produk yang dihasilkan umumnya hasil tangkapan harus dijual ke pasar-pasar lokal dan dipasarkan keluar. Usaha memberi nilai tambah (added value) terhadap produk perikanan dikembangkan.

Ø Isu-isu menyangkut kapasitas perikanan hendaknya lebih menjadi perhatian dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, mengingat saat ini isu tersebut sudah menjadi isu internasional yang patut dipertimbangkan. Namun sulitnya menentukan kapasitas perikanan sering menjadi kendala bagi pengambil keputusan untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat.

Ø Kegiatan penangkapan ikan secara illegal yang dilakukan oleh nelayan dari luar MTB yang tidak mengenal budaya dan kearifan masyarakat lokal dan berdampak pada terjadinya depresiasi sumber daya perikanan perlu penanganan serius.

Edwin Letlora *)

Mahasiswa Pasca Sarjana Teknologi Kelautan

Bidang Keahlian Teknik Menejemen Pantai

Institut Teknologi Sepuluh Nopember – Surabaya

Email: letloraedwin@yahoo.co.id

Nelayan Maluku ditenga Ekonomi Kapitalis

2008-03-13T23:19:00.000-07:00

GAMBARAN NELAYAN MALUKU DI TENGAH EKONOMI KAPITALIS

Oleh : Mozes M.Batkormbawa

Potongan syair lagu daerah maluku”panggayo… panggayo..e masnait jang pawela” …nampaknya cuplikan syair lagu tahun 1990 an tersebut menggambarkan nelayan sebagai komunitas yang langsung berhubungan dengan perikanan,dan merupakan kelompok yang paling tidak diuntungkan disini.Nasib mereka nyaris sama dengan kondisi laut yang berubah-ubah.Sekali menguntungkan,namun bila badai dan topan datang maka nasib itu akan “berantakan” pula.

Sekedar ilustrasi,mengutip hasil penelitian ahli perikanan bahwa potensi sumberdaya perikanan laut di tiga perairan laut utama provinsi maluku adalah cukup besar,yakni 1).Perairan laut banda mempunyai potensi perikanan sebesar 277,99 ton/tahun, 2).Perairan laut seram dan sekitarnya mempunyai potensi perikanan sebesar 590,62 ton/tahun, 3).Perairan laut arafura dengan total potensi prikanan 771,55 ton/tahun.Bahkan dalam skala nasional,ketiga perairan ini merupakan pilar utama,karena masuk dalam criteria perairan dengan tingkat potensi perikanan yang sangat tinggi di Indonesia,sehingga jika dikembangkan dengan system menejemen yang baik tentu akan memberiakan kontribusi yang sangat besar untuk peningkatan pendapatan daerah maupun pendapatan nasional dari sector perikanan.

Mamang sangat ironis,denagan potensi yang sedemikian besar,jika nelayan yang mendiami daerah-daerah pesisir di Maluku berada dibawah gariskemiskinan dan selama ini justru terpinggirkan dalam pembangunan yang lebih mengarah kepada daratan.

Kemiskinan dapat dipahami dalam berbagai cara yaitu : kekurangan materi yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari,sandang perumahan,dan pelayanan kesehatan.Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar,kekurangan kebutuhan social,termasuk keterkucilan social,ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat termasuk di dalam pendidikan dan informasi.

Beragamnya pengertian kemiskinan tersebut seolah menyadarkan kita bahwa nelayan pada daerah pesisir di Maluku umumnya masih miskin dari berbagai segi,tidak hanya miskin secara capital,akan tetapi juga miskin secara social,politik,kualitas SumberDaya alam dan partisipasi.Berbagai patologi (penyakit)kemiskinan nelayan inilah yang menjadi masalah serius provinsi Maluku.Kebanggaan sebagai provinsi seribu pulau akan luntur jika masalah ini tidak segera diatasi.

Sejak masih dikuasai oleh penjajah belanda sampai hari ini,kemiskinan merupakan masalah yang tidak pernah selesai menerpa sebagia besar masyarakat di Maluku.Kemiskinan pula yang membuat ketidakpuasan rakyat Maluku sehingga mengantarkan “Kapitan Pattimura”dengan seluruh rakyat Maluku membebaskan diri dari pemerintah colonial Belanda.Dasarnya sederhana,pemerintah Belanda tidak mampu menyejahterakan rakyat Maluku.

Harapan untuk lebih sejahtera terbuka luas,saat Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan tanggal 17 agustus 1945 dan provinsi Maluku dibentuk.Namun apa daya,harapan tinggal harapan.Sudah 62 tahun tahun Indonesia memiliki pemerintahan sendiri.Kesejahteraan rakyat Maluku khususnya masyarakat nelayan yang diangan-angankan tak kunjung tiba.

Berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan telah digagas,baik oleh pemerintah provinsi Maluku maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).Pihak pemerintah kerap mendengung-dengungkan investasi di bidang perikanan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sebagai solusi pengentasan kemiskinan yang parah,sementara dari sisi LSM,konsep pemberdayaan masyarakat nelayan menjadi andalan mereka.

Kedua konsep investasi asing dan pemberdayaan masyarakat nelayan,sampai hari ini belum menampakan tanda-tanda keberhasilan mengangkat mayoritas nelayan Maluku dari bawah garis kemiskinan.Sebaliknya,pintu investasi asing yang dibuka lebar justru semakin menguatkan hegemoni asing dalam perekonomian dalam negeri.Contoh,kasus kerjasama Pemerintah Indonesia dan Jepang melalui perjanjian “Banda Agreement” pada bulan juli 1968 yang memberikan keleluasaan bagi nelayan asal jepang untuk melakukan penangkapan tuna di perairan laut Banda.Persetujuan ini berlaku selama 7 tahun dimana Pemerintah Indonesia mendapatkan jatah US $ 148.000 dari hasil perjanjian ini.Lewat perjanjian ini juga,Pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan secara Cuma-Cuma sebesar US $1.929.000,untuk kerjasama teknik penangkapan ikan termasuk sumbangan pengadaan fasilitas pendukung aktivitas perikanan tangkap,bahkan disetujui pula untuk pemberian bantuan proyek senilai US $ 7.856.000 untuk pembangunan pelabuhan samudera Benoa Bali dan pelabuhan samudera beserta pelelangan ikan modern di Muara Baru Jakarta.

Namun keuntungan ini malah tidak langsung dirasakan oleh masyarakat Maluku,padahal secara geografis laut Banda masuk dalam wilayah perairan provinsi Maluku.Selain Perairan laut Banda,provinsi Maluku juga memiliki potensi perikanan di laut Arafura,namun belum dapat dimanfaatkan secara maksimal potensi perikanan yang ada,karena dibatasi oleh pemerintah pusat dengan memberikan kewenangan provinsi yang hanya sebatas 12 mil laut diukur dari garis pantai kea rah laut lepas dan atau kearah kepulauan perairan,melalui mekanisme UU Otonomi Daerah No.32.Tahun 2004.

Konsekuensinya,nelayan asal Maluku yang mau mengoperasikan armada perikanan diatas 30 GT (Gross Ton) harus melalui persetujuan dan mekanisme perizinan dari pemerintah pusat sebagai bentuk legalitas formal.Alhasil laut Arafura yang potensinya begitu besar namun tidak bias secara maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah Provinsi Maluku.Hal yang lebih menyedihkan bahwa sebagian besar nelayan di daerah ini tidak mempunyai armada dan peralatan penangkapan yang memadai,sehingga wilayah operasipun menjadi terbatas hanya disekitar perairan pantai.Kondisi ini mengakibatkan nelayan mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari kemiskinan sehingga kemiskinan yang dialami oleh para nelayan tersebut menjadi semacam “lingkaran setan”

Sebenarnya berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah Maluku untuk mengentaskan kemiskinan nelayan dan meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan namunbanyak kasus pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan menjadikan masyarakat nelayan sebagai objek.ini dilakukan misalnya dalam bentuk pemberian bantuan (yang sebenarnya adalah pinjaman yang harus dibayar oleh nelayan),alat tangkap tidak mengacu pada kebutuhan nelayan,melainkan merupakan paket yang sudah ditentukan dari atas,dan cenderung seragam antar berbagai daerah.Dengan system bantuan yang sifatnya Top Down ini,mengakibatkan alat bantuan menjadi tidak efektif

Melihat berbagai hal yang diuraikan diatas,kemiskinan masyarakat nelayan di Maluku adalah kemiskinan structural yaitu kemiskinan yang diakibatkan Bad Governace.Tanpa perbaikan kebijakan atas sumberdaya yang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak,program-program melalui skema apapun untuk mengurangi kemiskinan khususnya kemiskinan nelayan akan mengalami kendala yang serupa di masa lalu.

Kegagalan Sistem Ekonomi

Pertanyaan pertama yang harus dijawab oleh pemerintah dan masyarakat adalah mengapa nelayan di Maluku miskin padahal Daerah kita kaya akan potensi perikanan? Ada beberapa jawaban untuk pertanyaan diatas,salah satunya adalah : kemiskinan nelayan disebabkan ketidakmampuan Negara dalam mengelola sumberdaya perikanan karena anggapan bahwa kita belum bisa mengelola SD Perikanan kita sendiri sehingga harus diolah oleh Negara asing.

Jawaban lain adalah kemiskinan disebabkan kesalahan dalam distribusi sumberdaya alam sehingga kekayaan (yang diperoleh dari sumberdaya alam) tidak dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia,melainkan hanya beredar dan dikuasai oleh segelintir orang.Mereka adalah para konglomerat dan pemilik modal.Pemerintah dalam hal ini gagal menjaga,mengelola dan mendistribusikan sumberdaya alam secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia.

Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa Sumberdaya alam tersebut dikuasai oleh segelintir orang saja? Jawabannya adalah karena pemerintah tidak lagi menguasai Sumberdaya Alam(SumberDaya Perikanan)setelah menyerahkannya kepada investor asing.Hal ini terjadi karena Indonesia menganut “Sistem Ekonomi Kapitalisme”yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada para pemilik modal untuk menguasai sumberdaya Alam serta menjalankan roda perekonomian.

Jika Sumberdaya alam telah dikuasai oleh para pemilik modal maka sudah tentu pendistribusiannya pun dikendalikan oleh mereka dan hasilnya harta kekayaan hanya berputar diantara pemilik modal.Kalaupun ada yang menetes ke masyarakat jumlahnya tidaklah signifikan untuk dapat mengangkat mereka dari kemiskinan.

Oleh karena itu setiap perubahan apalagi terhadap perkara-perkara kemiskinan harus dilakukan secara radikal dan cepat serta menyentuh langsung akar permasalahan yakni mengubah system ekonomi yang ada selama ini.Langkah-langkah yang harus disiapkan dari sekarang adalah melakukan sosialisasi dan advokasi system ekonomi alternative,mengedukasi masyarakat akan pentingnya perubahan system ekonomi baru,serta mempersiapkan birokrasi pemerintahan yang bersih dan mendukung penerapan system ekonomi pengganti Niscaya berangsur-angsur jumlah nelayan miskin di Maluku khususnya akan berkurang.Seperti semboyan Pimpinan bangsa kita “Bersama kita bisa”….Semoga……???

Surabaya,12 Maret 2008

*) Penulis Adalah Mahasiswa Program Pasca Sarjana

Fakultas Teknologi Kelautan

Jurusan Teknik Dan Manajemen Pantai

ITS -Surabaya

Konsep Pendidikan MTB

2008-03-12T23:54:00.000-07:00

PRESENTASE PROGRESS THINGKING KONSEP PENDIDIKAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
BAGI PEMERINTAH PERIODE 2007 - 2012

Oleh : Drs. H. J. Lerebulan*

Presentase... Cover dan Visi dan Misi Pendidikan

DASAR PENGEMBANGAN

• Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat ”Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” merupakan tanggung jawab kita bersama baik Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten, Sekolah, serta Stakeholder Pendidikan.

• bergulirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah Kebijakan, Strategi, dan Implementasi dan Permasalahan di Bidang Pendidikan menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

• Penguatan Lokal, Faktor Dukungan Internal dan Eksternal dimana kita kembali kepada ”Piramida Terbalik” dimana pengembangan dimulai dari ”Bottom Up” dari bawah yakni Guru dan Siswa.

• dukungan Eksternal Pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yaitu Basic Education Project 2002 – 2006, UNICEF Program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Pengembangan ICT (Information, Communication, and Technology) 2005 – 2009

• Usulan Program yang akan dikembangkan yaitu: Pendidikan Berbasis Online (Online Base Education)

• Sistem Manajemen Pendidikan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan dunia dalam masa transisi, masa krisis, MASA IT (Informasi dan Teknologi) (Sekarang) sehingga perlu ditata dengan baik sesuai Visi, Misi Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Bidang Pendidikan.

• Peningkatan % Nilai APK (Angka Partisipasi Kasar), dan APM (Angka Partisipasi Murni) di semua jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA/SMK.

• Sehingga 5 (Lima) tahun terakhir bertumpuh pada pembangunan Fisik, sehingga peningkatan mutu sumber daya manusia (Non Fisik) belum optimal.

• Pola Pengembangan ini yang harus diperhatikan dan akan direncanakan dari dua tahun terakhir, yaitu : Pemerataan Akses, Peningkatan Mutu (Pembangunan Non Fisik) merupakan Point terpenting dalam pengembangan PENDIDIKAN dengan Menurunkan secara bertahap Pembangunan Fisik dan Menaikan Pembangunan (Non Fisik).

• DATA POKOK PENDIDIKAN adalah Penguatan Data dan Informasi Pendidikan melalui PENGUATAN dan PENYEDIAAN Jasa Konektifitas Jaringan Terpusat (Jardiknas)

• POLA TAHAPAN PERTAMA Zone Kantor Diknas yaitu PENGELOLAAN DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK) di Kabupaten Maluku Tenggara Barat

• POLA TAHAPAN KEDUA Zone Sekolah yaitu Pengembangan Jaringan ke Sekolah bagi Guru dan Siswa Tahun 2008.

• POLA TAHAPAN KETIGA Zone Guru dan Siswa yaitu Pengembangan ke arah PENDIDIKAN BERBASIS ONLINE (Online Based Education) tahun 2009 secara meluas dalam mendukung Perluasan Akses Rayonisasi ditingkat Desa sampai dengan Kecamatan sehingga Pemerataan Pendidikan dapat terwujud dengan Berbagai Informasi cepat, akurat dan terpercaya demi peningkatan kualitas Guru dan Siswa

• POLA TAHAPAN PERTAMA Zone Kantor Diknas yaitu PENGELOLAAN DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK) di Kabupaten Maluku Tenggara Barat

• POLA TAHAPAN KEDUA Zone Sekolah yaitu Pengembangan Jaringan ke Sekolah bagi Guru dan Siswa Tahun 2008.

• POLA TAHAPAN KETIGA Zone Guru dan Siswa yaitu Pengembangan ke arah PENDIDIKAN BERBASIS ONLINE (Online Based Education) tahun 2009 secara meluas dalam mendukung Perluasan Akses Rayonisasi ditingkat Desa sampai dengan Kecamatan sehingga Pemerataan Pendidikan dapat terwujud dengan Berbagai Informasi cepat, akurat dan terpercaya demi peningkatan kualitas Guru dan Siswa

• Kualitas Pelayanan dengan memanege kondisi sesuai dengan POLA Pengembangan Manajemen Terpadu (Integrative), merupakan suatu siklus Roda Manajemen yang saling berhubungan satu dengan yang lain.

AUDIT DAN PENGENDALIAN INTERN yang dirangkum dalam PROGRESS REPORT yang bertujuan :

Sebagai Alat Kontrol bagi Pengguna Anggaran mengimplementasikan Program dan Kegiatan dalam Peningkatan Kinerja Aparatur bagi Pelayanan Publik (Masyarakat)
Sebagai Alat Ukur bagi Pengambil Kebijakan (CEO) dilingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas
Sehingga sangat perlu dibutuhkan Tim Review dalam Kelompok Kerja yakni Pembentukan Tim Asistansi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

TIM ASISTANSI, adalah sekelompok orang yang mampu menganalisa, merencanakan dan mengevaluasi Laporan-laporan Kegiatan dalam Bentuk Progress Report di setiap Program dan Kegiatan sebagai wahana Tolok Ukur Kinerja dalam Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas (LAKIP) dalam akhir tahun.

Suksesnya perumusan strategi tidak memberi jaminan bahwa implementasi strategi akan suskses, perlu memberi perhatian pada korelasi antara perumusan strategi dan implementasi strategi tersebut terhadap pengambil kebijakan (Kepala SKPD) atau (CEO) secara a Constructive, Emotional and Oriented. Spt Tabel dibawah ini:

Rencana Strategi:

• Strategi Perencanaan Pendidikan disusun berdasarkan Implementasi program pada tingkat lokal (Kabupaten) secara Adaptif dengan menjabarkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam Bidang Pendidikan yakni mengembangkan kecerdasan, kreatifitas, dan kearifan lokal yakni dengan Skala Prioritas PENINGKATAN MUTU, Pemerataan dan Perluasan Akses, dan Tata Kelola, serta Pencitraan Publik bagi Akuntabilitas Pengelola Pendidikan.

Strategi 1. Penjabaran Program Pendidikan

Dalam Pola Pengembangan ini yang harus diperhatikan dan akan direncanakan dari dua tahun terakhir, Pemerataan Akses, Peningkatan Mutu (Pembangunan Non Fisik) merupakan Point terpenting dalam pengembangan PENDIDIKAN dengan Menurunkan secara bertahap Pembangunan Fisik dan Menaikan Pembangunan (Non Fisik).

Lanjutan…

Rekomendasi :

dicanangkan Pendidikan secara Integratif, Adaptif, Rayonisasi, Regrouping, Pemerataan menuju Perluasan Akses
perlu dibukanya Balai Latihan Kerja (BLK) untuk Sekolah-Sekolah Kejuruan Bagi Siswa yang tidak Mampu/Miskin melanjutkan ke Perguruan Tinggi
Pegembangan dan Peningkatan Ketrampilan-ketrampilan khusus seperti Kursus-Kursus
Perlu adanya Perpusatakaan Umum Daerah ”Orang jadi Bodoh apabila tidak mau membaca dan bila tidak membaca jadi Bodoh. ”Taman Bacaan”
Pembukaan Perguruan Tinggi dan Sekolah Tinggi yang cocok (sesuai Kebutuhan Daerah)
Lingkungan Internal melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Guru dan Siswa dengan mengembangkan Mutu Pengajaran (Penguatan Lokal) dalam Bentuk Diklat, Magang, Studi Banding, Workshop, Seminar dan Lokakarya, dll
Peran serta Orang Tua dan Partisipasi Masyarakat untuk pembentukan lingkungan Eskternal
Peningkatan IT (Informasi Teknologi) dengan memberikan manfaat dalam membangun sektor pendidikan, maka dijumpai pula beberapa kelemahan dari pemanfaatan Teknologi, antara lain:

a. diperlukan biaya yang relatif mahal untuk investasi yang pertama kalinya, apakah itu biaya untuk membeli peralatan ICT maupun pembangunan gedung untuk menyimpan peralatan tersebut;

b. keterbatasan sumber daya manusianya (SDM). Mereka yang dapat mengoperasionalkan ICT terutama untuk program-program yang lanjut (advance) adalah terbatas;

c. masih banyaknya pejabat atau pembuat kebijakan yang gagap teknologi sehingga kurang memberikan apresiasi terhadap perkembangan ICT

Saumlaki ,28 Nopember 2007.

*)Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Asistensi : Ernes A. Falikres, 2006-2007

Andittyaman2007@yahoo.co.id

(Medio Blog, 2008)

Loan 4455-IND/IDA Credit 3188-IND

2008-03-12T22:02:00.000-07:00

Dampak Pelaksanaan Proyek Bank Dunia melalui Basic Education Project di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Periode 2002-2006

Oleh: Ernes A. Falikres*

1. RINGKASAN UMUM

Kegiatan Peningkatan Pendidikan Dasar II (Sulawesi and Eastern Islands Basic Education Project) yang didanai dengan Loan 4455-IND/IDA Credit 3188-IND meliputi wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Maluku dan Maluku Utara. Tanggal Efektif Loan adalah 26 Mei 1999 dan closing date pada tanggal 30 April 2006.

Tujuan utama Loan ini adalah untuk menanggulangi dampak krisis yang terjadi di Indonesia sejak beberapa waktu lalu. Untuk pelaksanaan kegiatan ini pada tahun anggaran tahun 2005, manajemen pengelola loan ini mengalami perubahan di tingkat CPCU dalam upaya pemenuhan Aide Memoire Bank Dunia

Desember 2004 dan merupakan suatu konsekuensi manajemen yang lemah. Keberadaan tim manajemen baru berhasil melaksanakan pelaksanaan program pada target yang seharusnya serta menyelesaikan kegiatankegiatan yang belum terselesaikan pada pelaksanaan tahun sebelumnya antara lain pengadaan konsultan konstruksi perusahaan pendamping tim pelaksana rehabilitasi SD-MI, pelaksanaan rehabilitasi SD-MI, pengadaan mebiler pengganti Pelaksanaan rehabilitasi SD-MI harus diselesaikan dalam waktu relatif singkat dengan konsekuensi pelaksanaan dimaksud belum sepenuhnya dapat terselesaikan pada tahun 2005 dan diperlukan waktu penyelesaian hingga tahun 2006.

Tahap akhir penyelesaian loan ini adalah penyusunan Project Completion Report, dimulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat. Laporan dimaksud telah disusun pada tahun 2005 dan dilanjutkan dengan kegiatan ekspose untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan loan. Rapat kerja ini dilaksanakan di Jakarta dibuka oleh Diretur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan dihadiri oleh Direktur dan para Kepala Subdit di lingkungan Dit. Pembinaan SMP dan Dit. Pembinaan TK-SD. Kegiatan rapat kerja ini merupakan suatu sarana untuk mempertemukan pembuat kebijakan di tingkat kabupaten/kota maupun pengelola kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat secara bersama membahas kesepakatan tentang keberhasilan pelaksanaan kegiatan serta keberlanjutan pelaksanaan kegiatan setelah loan berakhir. Tujuan dari pelaksanaan rapat kerja ini adalah untuk sosialisasi pelaksanaan kegiatan dari awal sampai akhir loan serta menyamakan persepsi dalam menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan dinyatakan berhasil. (doc. Laporan Informasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri PHLN, World Bank LOAN 4455-IND/IDA Credit 3188-IND Dikdasmen, Depdiknas, Jakarta)

2. RINGKASAN KHUSUS

Dengan Bergulirnya Pemekaraan Otonomisasi Daerah maka seiring pula pertambahan dimana 2 (dua) Kabupaten Baru di Wilayah Propinsi Maluku sejak tahun 2000/2001 yaitu Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, seiring pula Penyebaran Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar dimulai pada bulan Juli 2002.

Dalam perkembangannya Istilah Proyek dirubah menjadi Program dalam Satuan Kerja (Satker), sehingga mengalami perubahan Manajemen dikarenakan lemahnya Pola Manajemen, perubahan ini dirubah pada tahun 2004 berjalan hingga closing date Program ini, oleh Bank Dunia pada tanggal 30 April 2006.

Sekilas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat:

Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan kawasan terdepan dan perbatasan perdagangan, investasi dan pariwisata di Kawasan Timur Indonesia (KTI) terletak antara 6° - 8° , 30’LS dan 125° - 133° BT berbatasan dengan Laut Banda, Laut Timur, Laut Hindia, Benua Australia, Laut Flores, Laut Negara Timor Leste, Laut Arafura ini adalah DAERAH KEPULAUAN, secara yuridis Hasil Pemekaraan pada tanggal 03 Desember 2000 berdasarkan UU RI No.46/1999 JO. UU RI No. 6/00 dengan Demography : Total Area: 125.422,4 KM2, Luas Area Kab. MTB: - Tanah : 14.584 KM2 (11,63%), - Laut: 110.838,4 KM2 (88,37%), - Pulau: 133 Pulau (Besar dan Kecil), - Gugusan: 4 Gugus Kepulauan (Tanimbar, Babar, Lemola dan Wetar), - Kecamatan: 17 Kecamatan (Tanimbar Selatan, Tanimbar Utara, Nirunmas, Kormomolin, Wertamrian, Wermaktian, Yaru, Wuarlabobar, Selaru, Letti, Moa Lakor, PP. Babar, Babar Timur, Mdona Hiera, Damer, PP. Terselatan, dan Wetar), - Desa: 187 Desa yang tersebar di 17 Kecamatan, - Dusun: 42 Dusun yang tersebar di 187 Desa, - Bahasa: 27 Bahasa Lokal, - Populasi: 152.247 org/tahun, - Pertumbuhan Populasi : 2,8% /Annum.

Kabupaten ini sudah lasim dikenal dengan julukan ”Bumi Duan Lolat” dengan Salam Khas Persaudaraan yang sudah menggema dibeberapa daerah lainnya yaitu ”Kalwedo-Kidabela”

Dengan Pembangunan Pertama diarahkan ke sektor KELAUTAN seiring dengan Visi dan Misi Pembangunan Pada Periode Pertama yaitu: ”Membangun Dari Laut Kedarat” dan Julukan Kabupaten ini adalah KABUPATEN KELAUTAN.

Sektor Pendidikan;

Sebelum pelaksanaan dan berlangsungnya Proyek dari Perkembangan APK (Angka Partisipasi Kasar), APM (Angka Partisipasi Murni) , dan AMS (Angka Masuk Sekolah) sangat bervariasi dibawah standart, hingga berdampak pada permasalahan pendidikan yang dihadapi di Kabupaten Maluku tenggara Barat, secara umum dijabarkan adalah:

Kondisi Krisis Ekonomi yang melanda masyarakat secara nasional terasa hingga dikehidupan masyarakat yang terisolasi dengan perkembangan dan pembangunan nasional maupun daerah.
Kekurangan dan tidak terdistribusi penyebaran kebutuhan Guru dan Siswa di tingkat SD dan SMP didaerah yang terisolasi dan terpencil
Kurangnya Sarana dan Prasarana akan kebutuhan Guru, Siswa dan Sekolah dalam operasional, maupun dalam proses pembelajaran
SDM sangat minim, dan belum terasa baik ditingkat Guru, Siswa, dan masyarakat sehingga sangat perlu pelatihan, workshop, dan lokakarya.
Luasnya wilayah/daerah dengan banyaknya pulau yang dikelilingi oleh laut, dan kurangnya sarana transportasi sehingga menghambat proses pelaksanaan pendidikan baik non fisik maupun fisik yang akan dilaksanakan.
Kondisi dan Tingkat Pendapata dan mata pencaharian masyarakat 75% Petani, 10% Nelayan, 14% Pegawai PNS/Non PNS, 1% Pengusaha/Wiraswasta ditingkat Kabupaten, sedangkan ditingkat kecamatan sampai ke desa terpencil dimana aktifitas pendidikan berlangsung Kondisi Pendapatan semakin Naik dari 90% Petani dan Nelayan.

HASIL PROYEK

Hasil Kegiatan Proyek/Program yang dilaksanakan meliputi: Pemetaan dan Pemberian Subsidi Block Grant SD dan SMP, Rehabilitasi SD, Pengadaan Meubiler Pengganti, Pelatihan Teknis, dan Manajemen Proyek Pendukung lainnya.

Hasil yang dicapai pada pelaksanaan program/kegiatan Peningkatan Pendidikan Dasar IBRD LOAN 4455-IND/IDA Credit 3188-IND di Kabupaten Maluku Tenggara Barat MENINGKATKAN Angka Partisipasi Kasar (APK), diatas 95%, Angka Partisipasi Murni (APM) diatas 96%, Angka Masuk Sekolah (AMS) SD ke SMP diatas 15% dan Program dan Kegiatannya dapat dijabarkan,sebagai berikut :

- Pemetaan Sekolah (Updaten School Mapping); adanya peningkatan pengelolaan data base pendidikan dengan tersusunnya 17 (tujuh belas) buah Buku Invetarisasi Pemetaan Persekolahan Tingkat Kabupaten, Kecamatan, hasil dari memberikan dampak dalam pemanfaatan data bagi pengambil kebijakan daerah akan kebutuhan dan kekurangan perangkat pendidikan, serta penyebaran pemberiaan dana bantuan baik rehabilitasi, DBL, Meubiler Pengganti oleh Basic Education Program dan Pemerintah Daerah/Dinas dan Instansi terkait.

- Dana Bantuan Langsung (Block Grant); tersalur langsung ke 82 Sekolah tingkat SD sebanyak 55 Sekolah, dan 27 SMP, sedangkan indikator pelaksanaan akhir adanya pemahaman yang efektif dan peningkatan partisipasi Tim DBL dan Masyarakat akan Masalah dan Kebutuhan Peningkatan Mutu Pendidikan (Education Quality Improvement) dan mengembangkan Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah (Shool Based Management) yang dihadapi.

- Pengumpulan dan Pengelolaan Data dan Info Pendidikan BEP; adanya database dalam peta pendidikan serta persekolahan guna penyiapan rencana anggaran dan teknik pelaksanaan pembangunan lima tahunan dan tahunan dibidang pendidikan dasar yaitu mencakup; data sekolah (Profil Sekolah) tingkat kecamatan, dan pemerataan akses gur, rehabilitasi gedung SD, dan pemeliharaannya.

- Pelaksanaan Rehabilitasi SD; telah dibangun sebanyak 114 Lokal dan 5 Ruang Kantor dari Tahun Anggaran 2002 s/d 2005 sudah mencapai 100% (2006)

- Pelaksanaan Pengadaan Meubiler Pengganti; secara non fisik (Keu) 212 Set dari 213 Set sesuai DIP dan RKKAL dalam laporan ini 1 sekolah Penerima tidak dapat mencairkan dana sebanyak 1 set mengingat batas waktu yang diberikan oleh KPPN Saumlaki sehingga dana tersebut masih berada di KAS NEGARA

- Pengembangan Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional; pelatihan ini diarahkan kepada kepala sekolah, guru, maupun masyarakat dalam lingkup komite sekolah denan pelatihan teknis berupa lokakarya dan workshop dalam pengelolaan Dana Bantuan Langsung (DBL), Rehabilitasi Gedung SD, dan Meubiler Pengganti. Proses Pelatihan juga diarahkan ke Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Contextual Teaching and Learning (CTL) dan profesionlisme guru dalam mengembangkan proses belajar mengajar sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

- Dapat meemberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah dalam mengadopsi hasil yang dicapai serta mampu menganalisa proyek/program peningkatan pendidikan dasar atau dalam perencanaan kegiatan pendkung lainnya seperti beberapa program dan kegiatan yang berlangsung dalam tahun 2005, 2006, 2007, dan 2008, meliputi:

Pelaksanaan Pembangunan Gedung 1 (satu) Atap sudah menggunakan dana swakelola komite dan partisipasi masyarakat dalam tahun anggaran 2005
Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Gedung SD, SMP, SMA, SMK dalam tahun anggaran 2006, 2007 menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Bantuan langsung ke sekolah melalui rekening sekolah penerima bantuan langsung
Manajemen Keuangan dalam pelaporan sesuai cas basis dan metode dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Perubahan Atas Peraturan tersebut pada Permendagri No. 59 Tahun 2007
Manajemen Keuangan dalam pelaporan sesuai cas basis dalam tahun anggaran 2007 pertama kali diterapkan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Financial Report Department of Culture and Tourism West Southeast of Maluku) http://asistensi-disbudpar-mtb.blogspot.com/

PENULISAN DIHARAPKAN PEMERINTAH PUSAT dan DAERAH DAPAT MENINDAK LANJUTI PROGRAM INI KEDEPAN dalam Perencanaan Pendidikan kearah Pemanfaataan Teknologi (ICT) bagi Daerah yang terisolasi, dengan mengurangi gagapnya teknologi bagi pengambil dan pelaksana kegiatan aktifasi pendidikan di daerah terpencil dan perbatasan.

Penulis*) merupakan Staf BEP, dengan Jabatan serta aktif sebagai:

1. Ketua Tim Perencanaan dan Pengelolaan Data dan Informasi

Basic Education Project Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Periode 2002 s.d 2006

2. Penyusun Laporan Keuangan Triwulan, Tengah Semester dan Akhir Tahun.

3. Penyusun PCR (Project Completion Report) IBRD LOAN 4455-IND/IDA Credit 3188-IND di Hotel Palmerah Jakarta Barat, Perbuari 2006

4. Teknisi dan Operator Jardiknas Kabupaten Maluku Tenggara Barat 2006

5. Pendamping Perencanaan Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Barat 2008.

Kemiskinan & Ketidakberdayaan Nelayan MTB

2008-03-11T23:47:00.001-07:00

KEMISKINAN DAN KETIDAKBERDAYAAN NELAYAN

DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

Oleh SIMON SOPAKUA*

“Lebih baik beta kerja di Koperasi LEPP-M3 dari pada sebagai nelayan, yang seng jelas pendapatannya”. Itulah pernyataan dari om Jhon (panggilan akrab untuk Jhon Kai) salah seorang ketua Kelompok Nelayan di kota Saumlaki kecamatan Tanimbar Selatan kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), tepatnya di Gunung Nona. Awalnya bermata pencaharian sebagai nelayan yang setiap harinya melaut menangkap ikan kemudian dijual kepada papalele (para tengkulak) dan selanjutnya dijual ke pasar, namun sekarang telah beralih profesi sebagai karyawan pada Koperasi Lembaga Ekonomi Pemberdayaan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) salah satu lembaga yang khusus menangani proyek Kelautan dan Perikanan di kabupaten MTB, karena merasa tak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya maupun kebutuhan untuk melaut seperti membeli armada dan peralatan penangkapan ikan serta bahan bakar, dengan pendapatan yang tidak seberapa.

Dan lebih parah lagi mereka (para nelayan) pernah didata oleh Dinas Kelautan dan Perikanan setempat untuk mengikuti Pelatihan Keterampilan Penangkapan Ikan di Ambon dengan catatan bahwa setelah kembali mereka akan difasilitasi dengan memberikan bantuan armada penangkapan ikan dan modal usaha melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Namun kenyataan bercerita lain dimana bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran dalam hal ini bantuan diberikan kepada kelompok yang terbentuk karena proyek bukan kepada mereka yang betul-betul adalah nelayan (bermata pencaharian sebagai nelayan).

Kenyataan ini merupakan suatu bukti nyata bahwa sebagaian besar masyarakat pesisir (nelayan) akan “tetap dan tetap mengalami kemiskinan. Kemiskinaan disini adalah suatu konsep yang cair serba tidak pasti dan bersifat multi dimensional. Disebut cair karena bisa bermakna subjektif tetapi sekaligus juga bermakna objektif. Secara objektif bisa saja masyarakat tidak dapat dikatakan miskin karena pendapatannya sudah berada di atas batas garis kemiskinan, yang oleh kebanyakan ahli diukur menurut standar kebutuhan pokok berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi. Akan tetapi, apa yang tampak secara objektif tidak miskin itu bisa saja dirasakan sebagai kemiskinan oleh pelakunya karena adanya perasaan tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonominya, atau bahkan dengan membandingkan kondisi yang dialami oleh orang lain, yang pendapatannya lebih tinggi darinya.

Kabupaten MTB dengan luas wilayah 125.422 km², terdiri dari bentangan laut 110.838 km² dan daratan 14.585 km². Penduduknya tinggal di 88 pulau dari 133 pulau yang ada. Hasil tangkapan ikan di tahun 2001 baru mencapai 4.520 ton, dan jika dibandingkan dengan luas wilayah lautan, hasil tangkapan tersebut masih jauh dari harapan, mengingat potensi perikanan disana seperti ikan tuna, cakalang, tongkol, marlin, dan tenggiri 755.000 ton per tahun. Kecilnya hasil tangkapan tersebut seimbang dengan kondisi peralatan, sumber daya manusia dan cara penangkapan. Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan terdapat 3.220 perahu tanpa motor, 230 motor temple, dan 93 kapal motor. Sementara jumlah nelayan sekitar 11.100 jiwa sebagian besar masih menangkap dan mengelola hasil tangkapan secara tradisional dengan sarana penangkapan yang digunakan berupa jaring, pancing bubu, jala, bagan apung dan alat pengumpul lainnya.

Dari segi kepemilikan alat tangkap, nelayan di kabupaten MTB dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang tidak memiliki peralatan dan sarana penangkapan; nelayan juragan yaitu nelayan yang mempekerjakan nelayan buruh dan dilengkapi berbagai peralatan dan sarana penangkapan ikan; sedangkan nelayan perorangan memiliki sarana dan armada penangkapan sendiri. Dari ketiga kelompok tersebut pada umumnya nelayan juragan tidak miskin. Kemiskinan nelayan cenderung dialami oleh nelayan perorangan dan nelayan buruh. Karena kedua jenis kelompok itu jumlahnya mayoritas yang citra kemiskinan melekat pada kehidupannya.

Pada sisi yang lain dilihat dari lingkupnya, kemiskinan nelayan terdiri atas kemiskinan prasarana dan kemiskinan keluarga. Kemiskinan prasarana dapat diindikasikan pada ketersediaan prasarana fisik di desa-desa nelayan, yang pada umumnya masih sangat minim, seperti tidak tersedianya air bersih, jauh dari pasar dan tidak adanya akses untuk mendapatkan bahan bakar yang sesuai dengan harga standar. Kemiskinan prasarana itu secara tidak langsung juga memiliki andil bagi munculnya kemiskinan keluarga. Misalnya, tidak tersedianya air bersih akan memaksa keluarga untuk mengeluarkan uang untuk membeli air bersih yang berarti mengurangi pendapatan mereka. Kemiskinan prasarana dapat mengakibatkan keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan (near poor) bisa merosot ke dalam kelompok keluarga miskin.

Sesungguhnya, ada dua hal utama yang terkandung dalam kemiskinan, yaitu kerentanan dan ketidakberdayaan. Dengan kerentanan yang dialami orang miskin akan mengalami kesulitan untuk menghadapi situasi darurat. Ini dapat dilihat pada nelayan perorangan, seperti om Jhon dan teman-temannya yang mengalami kesulitan membeli bahan bakar untuk keperluan melaut. Hal ini disebabkan sebelumnya tidak ada hasil tangkapan yang bisa dijual, dan tidak ada dana cadangan yang dapat digunakan untuk keperluan mendesak. Hal yang sama juga dialami oleh nelayan buruh, mereka merasa tidak berdaya di hadapan juragan yang telah mempekerjakannya, meskipun bagi hasil yang diterimanya dirasakan tidak adil.

Ketidakberdayaan Teknologi dan Ekonomi Nelayan

Jika ketergantungan nelayan terhadap teknologi penangkapan itu sangat tinggi disebabkan selain sumber daya perikanan yang bersifat mobile, yaitu mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, juga untuk menangkapnya nelayan perlu sarana bantu untuk dapat bertahan lama hidup di atas air.

Pada umumnya para nelayan di MTB masih mengalami keterbatasan teknologi penangkapan. Dengan alat tangkap yang sederhana, wilayah operasi pun menjadi terbatas, hanya disekitar perairan pantai. Disamping itu ketergantungan terhadap musim sangat tinggi, sehingga tidak setiap saat mereka bisa turun melaut, terutama pada musim ombak yang bisa berlangsung sampai lebih dari satu bulan. Akibatnya selain hasil tangkapan menjadi terbatas, dengan kesederhanaan alat tangkap yang dimiliki , pada musim tertentu tidak ada tangkapan yang bisa diperoleh. Kondisi ini merugikan nelayan karena secara riil rata-rata pendapatan per bulan menjadi lebih kecil dan pendapatan yang diperoleh pada saat musim ikan akan habis dikonsumsi saat paceklik.

Selain rendahnya teknologi penangkapan yang dimiliki oleh nelayan pada umumnya, hal lain yang dihadapi nelayan di MTB adalah tidak semua nelayan memiliki alat tangkap. Bagi nelayan yang demikian tidak ada alternatif lain kecuali hanya bekerja pada orang lain yang membutuhkan tenaganya yaitu menjadi buruh nelayan. Permasalahannya adalah selain minimnya hasil tangkapan dengan alat tangkap sederhana, sistem bagi hasil yang dilakukan oleh para juragan juga cenderung kurang menguntungkan nelayan buruh. Hal ini banyak dialami oleh nelayan di Gunung Nona (wilayah pemukiman om Jhon) yang sebagian besar mereka bekerja di ”bagan apung” (salah satu jenis alat tangkap ) milik juragan tertentu.

Kemampuan untuk meningkatkan peralatan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seorang nelayan. Sesuai dengan kondisi ekonominya, peralatan yang mampu dibeli adalah peralatan yang sederhana, atau bahkan mungkin tidak mampu membeli peralatan tangkap sama sekali sehingga menempatkan kedudukannya sebagai buruh nelayan. Oleh karena itu, untuk mengembangkan variasi alat tangkap yang dimiliki bukan hal yang mudah dilakukan. Akibatnya kemampuan untuk melakukan atau meningkatkan hasil tangkapan menjadi sangat terbatas. Kondisi ini mengakibatkan nelayan mengalami kesulitan untuk dapat melepaskan diri dari kemiskinan karena kemiskinan yang dialami oleh para nelayan tersebut telah menjadi semacam ”lingkaran setan”.

Produksi hasil laut yang diperoleh nelayan hanya akan memiliki nilai lebih apabila tidak hanya digunakan untuk dimakan, tetapi juga untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, masalah pemasaran merupakan aspek penting dalam kehidupan nelayan. Permasalahannya adalah akses terhadap pasar sering tidak dimiliki oleh para nelayan, terutama yang berada di daerah pedesaan yang jauh dari perkotaan. Sementara itu, kondisi ikan yang mudah busuk, merupakan masalah besar yang dihadapi para nelayan.

Upaya Mengatasi Kemiskinan Nelayan

Ada empat masalah pokok yang menjadi penyebab dari kemiskinan, yaitu kurangnya kesempatan (lack of opportunity), rendahnya kemampuan (low of capabilities), kurangnya jaminan (low level-security) dan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi dan politik sehingga menyebabkan kerentanan (vulnerability), keterpurukan (voicelessness), dan ketidakberdayaan (powerlessness) dalam segala bidang.

Contoh dari keempat hal tersebut dapat dilihat dari mana kemiskinan yang terjadi pada masayarakat pantai pada umumnya dan masyarakat nelayan MTB khususnya, dimana faktor-faktor yang menjadi penyebabnya, dikelompokkan atas : (1) masalah yang berkaitan dengan kepemilikan alat tangkap atau lebih jelasnya perahu motor sebagai armada penangkapan; (2) akses terhadap modal khususnya menyangkut persyaratan kredit; (3) persyaratan pertukaran hasil tangkapan yang tidak berpihak pada nelayan buruh; (4) sarana penyimpanan ikan; (5) hak penguasaan kawasan tangkap; dan (6) perusakan sistem organisasi masyarakat pesisir/pantai.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, maka sejak Pemerintahan Megawati Sukarno Putri telah mengembangkan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, yang pada tahun 2004 mencakup 126 kabupaten termasuk kabupaten MTB. Ini merupakan proyek besar yang harus ditangani secara hati-hati dan cermat sehingga tujuan pemberdayaan bisa tercapai. Untuk itu diperlukan sejumlah agenda untuk pemberdayaan masyarakat pesisir (nelayan) di kabupaten MTB. Pertama. Terus mengupayakan tersedianya sistem kredit lunak dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas nelayan sehingga para nelayan mampu menjadi ”tuan rumah di lautnya sendiri”. Disinilah peran pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten MTB untuk dapat meyakinkan lembaga perbankan agar dapat mendukung sektor kelautan dan perikanan.

Kedua, memacu peningkatan kualitas SDM nelayan MTB, bukan hanya pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan kesehatan baik fisik maupun mental. Ketiga, mengembangkan institusi ekonomi di masyarakat pesisir (nelayan) untuk menciptakan ketahanan ekonomi menghadapi dinamika perubahan luar. Disinilah organisasi ekonomi masyarakat pesisir harus solid.

Keempat, memperkuat jaringan nelayan. Ada tiga hierarki jaringan: (a) Intra-community; (b) inter-community; dan (c) supra-community. Jaringan dalam masyarakat (intra-community) dimaksudkan untuk mengonsolidasikan kelompok nelayan yang selama ini beragam karena dibentuk oleh “proyek” Banyak kelompok nelayan yang ditemukan di MTB yang dibentuk Departemen Kelautan dan Perikanan karena proyek, artinya ketika ada proyek barulah kelompok dibentuk. Jaringan antarmasyarakat (inter-community) adalah dalam membangun kerja sama dan saling pengertian antar masyarakat nelayan, khususnya dalam hal pemanfaatan sumber daya. Ini penting untuk mengantisipasi konflik nelayan antar desa atau lokasi.

Adapun jaringan luar masyarakat (supra-commonity) penting untuk integrasi ekonomi. Nelayan akan berkembang bila terintegrasi dengan lingkungan ekonomi diluarnya. Disinilah kesempatan membangun kemitraan dengan swasta terbuka.

Kelima, pemerintah harus terus memberikan perlindungan hukum kepada nelayan yang dirugikan dari berbagai kasus.

Keenam, berbagai program pemberdayaan seyogianya dilengkapi indicator keberhasilan. Tampaknya sampai saat ini belum tersedia data berapa jumlah nelayan miskin dan miskin sekali, dan bagaimana perubahan komposisi jumlah nelayan miskin setelah ada program pemberdayaan, padahal data ini sangat penting sebagai ukuran efektifitas program ini.

Simon Sopakua

Guru SMK Negeri 1 Saumlaki kabupaten Maluku Tenggara Barat

sedang mengikuti kuliah Pascasarjana

pada Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya

email to:ss_matriks@yahoo.co.id

Model Pengelolaan SD PP Kecil

2008-03-11T21:15:00.001-07:00

PERAN Sasi SEBAGAI MODEL PENGELOLAAN SUMBERDAYA PULAU – PULAU KECIL DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

oleh : Ellias Lamerburu *

Pengumuman “ Mulai hari ini laut yang menjadi petuanan desa di sasi dan barang siapa yang ketahua melanggar sasi ini maka resikonya ditanggung sendiri ” Demikian salah satu cuplikan pengumuman secara lisan dari pemerintah desa kepada seluruh masyarakat ttentang larangan sasi .

Sebelum membahas tentang sasi maka terlbih dahulu kita lihat kodisi umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai salah satu Kabupaten baru yang terbentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 . Kabupaten ini secara astronomis terletak antara 6° - 8°30¢ LS dan 125°45¢ - 133° BT dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut banda

- Sebelah Selatan : Laut Timor dan Laut Hindia.

- Sebelah Barat : Laut Flores

- Sebelah Timur : Laut Arafura .

Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan wilayah serba pulau, ”Laut Pulau” (wilayah kepulauan) dengan luas wilayah 125.422,4 km² yang terdiri dari luas wilayah laut 110.838,4 km² (88,37% ) dan luas wilayah darat 14.584 km² (11,63 % ),berkonsentrasi pada 4 (empat) gugus pulau yaitu : 1) gugus pulau Tanimbar dengan luas daratan 5.936 km² , 2) gugus pulau- pulau Babar dengan luas daratan 2.456 km²., 3) gugus pulau- pulau Terselatan dengan luas daratan 4.686 km² , dan 4) Pulau – pulau Leti, Moa, Lakor dengan luas daratan 1.506 km².

Dengan kondisi luas wilayah laut yang besar (88,37%) maka Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki sumber daya kelautan yang besar pula. Menyadari akan kondisi ini maka salah satu pendekatan pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat menggunakan pendekatan pembangunan pulau pulau kecil (pesisir).

Kawasan Pulau – pulau kecil (pesisir) memiliki potensi pembangunan yang cukup besar karena didukung oleh adanya ekosistem dengan produktifitas tinggi seperti terumbu karang (coral reef), padang lamun (seagrass), rumput laut dan hutan bakau ( mangrove).

Sumber daya hayati pada kawasan ini memiliki keragaman dan nilai ekonomis tinggi. Selain itu pulau – pulau kecil memberikan jasa – jasa lingkungan yang tinggi nilai ekonomisnya dan sekaligus berfungsi sebagai kawasan kegiatan.

Dari segi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, pulau- pulau kecil bersifat khas dibandingkan dengan pulua induknya. Pengelolaan pulau-pulau kecil yang berbasis masyarakat harus memperhatikan adat, norma dan / sosial budaya serta kepentingan masyarakat adat setempat. Pihak ketiga yang mengelola sumberdaya di pulau –pulau kecil harus memberdayakan masyarakat lokal.

Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan ijin pengelolaan pulau – pulau kecil dan wilayah perairannya kepada pihak ketiga sesuai dengan hukum adat (sasi ), dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Sasi sebagai model Pengelolaan sumberdaya .

Masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat teristimewa masyarakat pesisir menganut sistem hak kepemilikan laut yang dikenal dengan Hak Ulayat Laut (HUL) ( Sea Tenure). Menurut pakar kelautan Laundsgaarde, HUL (Sea Tenure ) mengacu kepada seperangkat hak dan kewajiban timbal balik yang muncul dalam hubungannya dengan kepemilikan wilayah laut. Selanjutnya Wahyono yang mengutip Sudo (1983) , mengatakan bahwa sea tanure merupakan suatu sistem dengan beberapa orang atau kelompok sosial memanfaatkan wilayah laut dan mengatur tingkat eksploitasinya, termasuk melindunginya dari ekploitasi yang berlebihan (over- eksploitation).

Adapun, pengelolaan HUL di Maluku ( termasuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat) dikenal dengan sebutan sasi yang mengandung makna larangan untuk melakukan sesuatu dalam hubungannya dengan lingkungan dan sumber daya laut.

Sasi adalah salah satu dari model pengelolaan sumberdaya kelautan yang dilakukan sebagian masyarakat pesisir di Propinsi Maluku. Sasi adalah suatu kesepakatan tradisional tentang pemanfaatan sumberdaya alam yang disusun masyarakat dan disahkan melalui mekanisme struktural adat di suatu desa. Organisasi pengelola sasi di Propinsi Maluku disebut Kewang. Secara umum dikenal 2 (dua ) macam sasi yaitu sasi negeri dan sasi gereja .Perbedaan pokok dari kedua macam sasi ini hanya terletak pada pelaksananya yaitu sasi negeri pelaksananya adalah kewang sedangkan sasi gereja dilaksanakan oleh gereja dan pendeta.

Khusus untuk masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, juga memiliki mekanisme pelaksanaan sasi yang sama dengan masyarakat di Maluku umumnya, dimana setelah ditetapkan periode pelaksanaan sasi, zona sasi juga dirumuskan sangsi – sangsi terhadap pelanggaran sasi. Zona sasi adalah sepanjang pantai yang merupakan hak desa tersebut, dan ke arah laut, zona ini mulai dari surut terendah sampai kedalaman 25 m. Dengan demikian, sebuah zona sasi merupakan daerah terbatas bagi pemanfaatan sumberdaya alam yang sepenuhnya diatur melaui peraturan sasi.

Sumberdaya di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dilindungi oleh hukum sasi adalah teripang putih (Holothuria scabra ), Bia Garu (Tridacna gigas) ,Batu Laga, Lola , Tiram Mutiara (Pinctada maxima), Ikan Napoleon , Bivalvia , dan sebagainya.

Salah satu desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang memberlakukan sasi adalah desa Olilit Raya , Kecamatan Tanimbar Selatan. Desa ini terdiri dari dua anak desa yang merupakan desa pesisir di Timur (Olilit Timur ) dan di pesisir Barat ( Olilit Barat ). Biasanya Keseluruhan Peraturan yang terdapat dalam sistem sasi disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi oleh para tetua adat . Namun di desa Olilit ,sudah diakomodasi pelaksanaanya oleh pemerintah formal melalui legitimasi secara tertulis dan formal dari pemerintah desa tahun 1990- an. Dengan demikian sejak saat itu sasi menjadi suatu pranata yang formal dan legal di tingkat desa. Di dalam sistem sasi juga diatur juga mekanisme sangsi jika terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan sasi.

Pihak yang melanggar sasi akan ditangkap dan dikenai sangsi dengan cara membayar denda atau hukuman lain sesuai aturan sasi yang berlaku di desa setempat. Misanya di desa Olilit, selain sangsi denda berupa ganti rugi juga terdapat sangsi fisik yang sewaktu waktu dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan kondisi setempat.

Secara jelas tergambar betapa mulianya tujuan dari pemberlakuan sasi di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yaitu untuk melindungi keberlangsungan sumber daya pulau pulau kecil yang ada sehingga dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Namun secara nyata belum sepenuhnya masyarakat Olilit menyadari akan tujuan mulia ini sehingga eksploitasi akan sumberdaya laut dilakukan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak dari eksploitasi yang berlebihan tersebut walaupun ada sangsi yang diberlakukan. Selain itu adalah penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan, potasium sianida untuk membius ikan. Hal ini disebabkab oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman akan manfaat sumberdaya serta tingkat, sistem kapling laut yang ”melegalkan” kepemilikan laut secara perorangan, sehingga setiap orang menyatakan bahwa laut yang dieksploitasi adalah miliknya secara tutun temurun dari generasi terdahulu.

Yang menjadi tantangan sekarang adalah, seiring dengan semangat reformasi, dan implementasi undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kepada daerah diberikan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, maka daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola yang meliputi kewenangan dalam : (a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut; (b) pengaturan kepentingan administratif; (c) pengaturan tata ruang; (d) penegakan hukum yang menjadi wewenangnya ; dan (e) bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara khususnya laut.

Ada beberapa masalah yang terjadi baik disadari maupun tidak yang merupakan akibat dari pelaksanaan dalam pembangunan wilayah pesisir dan lautan di Indonesia termasuk di Kabupaten Maluku Tenggara Barat selama ini antara lain adalah; pencemaran, degradasi habitat, over eksploitasi sumber daya ikan, abrasi pantai, konservasi kawasan lindung menjadi peruntukan lain dan bencana alam, serta adanya konflik-konflik pemanfaatan dan kekuasaan.

Pembangunan secara holistik dalam pembangunan mencakup semua aspek. Untuk itu setiap sumber daya lokal patut diketahui dan didayagunakan. Kebanyakan masyarakat pesisir memang bergantung pada kegiatan sektor kelautan (perikanan), tetapi itu tidak berarti bahwa semua orang harus bergantung pada perikanan. Akibat dari semua orang menggantungkan diri pada perikanan yaitu kemungkinan terjadinya degradasi sumber daya ikan, penurunan produksi, kenaikan biaya produksi, penurunan pendapatan dan penurunan kesejahteraan. Gejala ini sama dengan apa yang disebut Gordon (1954) dengan tragedi milik bersama.

Dari uraian singkat di atas semoga sasi sebagai model pengelolaan sumberdaya pulau pulau kecil di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dapat diterapkan sehingga keberlanjutan (sustainable) sumberdaya wilayah pesisir di Kabupaten Kelautan ini oleh semua stakeholder dapat terlaksana sesuai yang diharapakan.

Surabaya, 11 Maret 2008

* ) Mahasiswa Program Pasca Sarjana

Fakultas Teknologi Kelautan

Jurusan Teknik dan Manajemen Pantai

ITS – Surabaya.

email: ellias_l@yahoo.co.id

Konsep Dasar e-Government

2008-03-11T18:30:00.001-07:00

Oleh: Ernes A. Falikres*

1.1. Latar Belakang

Information Communication, and Technology (ICT) jika dindonesiakan adalah sebutan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) secara parsial penerapan dalam penggunaan masih simpang siur disisi lain masalah operasional penggunaan elektronik masih berada dibawah Kementrian Informasi dan Komunikasi sedangkan dalam tahapan penggunaan gelombang frekuensi masih berada di bawah pengawasan Departemen Perhubungan Bidang Telekomonukasi. TENTUNYA Pengembangan ICT berfokus pada Telematik sehingga terjadi pengembangan content-content bagi pelayanan masyarakat masih berdiri sendiri, seperti:

Sektor Pendidikan dengan Penguatan Database untuk mengatasi permasalahan APK (Angka Partisipasi Kotor), dan Perluasan Akses, serta lemahnya tata kelola pendidikan di kabupaten/kota sehingga Pengembangan ICT sangat bermanfaat sebagai langkah awal adalah Pembangunan ICT dengan Penyaluran Sarana Infrastruktur Konektiftas di sejumlah Kabupaten/Kota secara Nasional.

Sektor Kebudayaan dan Pariwisata dengan Penguatan Sistem Informasi Data base Potensi dan Promosi Daerah Kunjungan Parwisata yang go-Public yang dilaksanakan oleh Kementerian Lembaga Kebudayaan dan Pariwisata.

Sektor Pembangunan Nasional dan Daerah memberikan gambaran pelaksanaan dengan diterapkan e-Government bagi pendukung pembangunan daerah melalui informasi dan komunikasi dengan penggunaan teknologi dibidang Pemerintahaan sampai ke Desa, seperti Bantuan USO (Universal Service Obligation) yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang diarahkan Pembangunan ICT secara nasional sampai ke pelosok desa, Pilot Project dengan dasar:

“ Growth of Information Technology (IT) can improve performance and enable various Activities can be executed swiftly, precisely and accurate, so that finally will improve productivity.

“Growth of Information Technology show the popping out of various activity type being based on this technology, like e-government, e-commerce, e-education, a-medicine, e-laboratory, and other, which is all the things have electronic based.”

Perkembangan Teknologi Informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurasi, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktifitas. Perkembangan Teknologi dan Infrormasi memperlihatkan bermunculnya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti e-government, e-commerce, e-education, e-laboratory, dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronika dimana pemanfaatannya di dunia telah semakin luas.

Hal ini dapat dilihat dari penggunaan ICT yang tidak terbatas pada bidang perdagangan saja, melainkan juga dalam bidang-bidang lain, seperti bidang pendidikan, bidang pertahanan dan keamanan negara, sosial dan sebagainya. ICT ini dipergunakan karena memiliki berbagai kelebihan yang menguntungkan dibandingkan cara-cara tradisional atau konvensional.

Dengan kelebihan-kelebihan seperti yang telah dijelaskan dengan ilustrasi diatas, maka dapat dikatakan bahwa dengan mempergunakan ICT maka efisiensi dalam gerak kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya dapat terwujud. Efisiensi ini sendiri berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas dari interaksi yang terjadi, karena dengan mempergunakan ICT dalam interaksi yang terjadi maka dengan mempertimbangkan keuntungan-keuntungan yang didapat dari penerapan ICT ini dapat semakin meningkatkan kuantitas dan kualitas dari interaksi tersebut. Oleh sebab itu ICT banyak diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, dan dengan keuntungan-keuntungan yang ditawarkan oleh teknologi ini maka mulai diterapkan dalam praktek pemerintahan dalam Otonomisasi.

Menurut Encyclopedia of Social Science yang dimaksud dengan otonomi adalah "the legal self sufficiency of social body and its actual independence". Definisi ini menggambarkan otonomi sebagai hak yang legal dari lembaga sosial untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (untuk mencapai self sufficiency) tanpa adanya campur tangan dan intervensi pihak lain. lnilah yang dimaksud dengan ketidaktergantungan yang hakiki (actual independence). Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan, otonomi berarti a self - government. Walaupun otonomi memiliki sifat self-government dan actual independence, dalam konteks pemerintahan negara Republik Inconesia, otonomi tetap berada pada batas yang tidak melampaui wewenang pemerintah pusat yang menyerahkan urusan kepada daerah. Hal ini berlaku juga bagi daerah-daerah yang diberi otonomi khusus. (Sambutan Menteri Pendidikan dalam acara Pembukaan Jardiknas di Bali secara Online April, 2007)

Otonomi Daerah (OTDA) dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggalakan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta pendayagunaan potensi daerah secara optimal, serasi, dinamis dan bertanggung jawab dalam kerangka persatuan dan kesatuaan bangsa yang utuh. Dengan demikian, fokus otonomi adalah pembangunan dalam arti luas, termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur ICT. Sehingga, adalah menjadi kewajiban daerah pula untuk mengupayakan kelancaran pembangunan infrastruktur ICT sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien dan peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Maluku Tenggara Barat menuju Good E-Government.

Berdasarkan hasil survey bersama antara Tim Teknis dan Operator ICT Jardiknas Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan 23 Dinas dan Badan yang ada dibawah Pemerintah Periode 2007 – 2012 Kota Saumlaki, menunjukkan bahwa Sistem Informasi Manajemen dari hampir semua Dinas yang ada di Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat masih belum optimal, mulai dari tingkat pengumpulan, pengolahan sampai dengan analisis data dan informasi. Terlebih lagi ketersediaan data yang akurat, aktual dan lengkap sangat memprihatinkan. Terlebih lagi, di era otonomi daerah tidak memiliki data yang lengkap dan akurat sebagai flow of information dari semua kegiatan menuju e-Government yang tersendat. Di samping itu, sumber daya manusia di bidang pendataan, penyusunan rencana dan evaluasi masih merupakan kendala, salah satu penyebabnya adalah prasarana dan sarana serta teknologi untuk mendukung perdataan, perencanaan, dan evaluasi program belum memenuhi standar. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang dapat menutup kesenjangan ini dalam waktu yang relatif singkat melalui Pembangunan dan manajemen Infrasturktur ICT yang baik dalam rangka menuju Saumlaki Online Ingrated IT (SoIT). (Hasil survey Tim Jardiknas ICT Saumlaki dan ICT Center SMK, 2006).

1.2. Perumusan Masalah

Sistem Informasi Manajemen dari hampir semua Dinas yang ada di Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang masih perlu dibenahi, agar di era otonomi daerah ini Saumlaki memiliki data yang lengkap dan akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan semua kegiatan menuju to a good e-Government. Di samping itu, salah satu penyebab belum optimalnya hasil tersebut adalah prasarana dan sarana serta teknologi untuk mendukung program tersebut belum memenuhi standar. Demikian juga masalah system yang digunakan oleh masing-masing dinas/badan dan koordinasi diantaranya masih belum menunjukkan adanya standart integrasi yang mengarah pada sebuah system pemerintahan daerah dengan manajemen berbasis IT.

1.3. Metode Penulisan

Pengumpulan data dilakukan di lapangan dengan fokus pada pengembangan Jaringan interkoneksi yang ada di dalam dan sekitar kawasan Jardiknas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan SKPD Dinas Infokom.

Penulisan ini dilakukan selama 6 bulan dan khusus pengamatan dan Pekerjaan langsung di lapangan dilakukan selama 3 bulan. (Jaringan Pendidikan Nasional ICT Kabupaten Maluku Tenggara Barat)

Pendekatan dalam penulisan ini dilakukan dengan mengumpulkan semua data dan informasi dari semua sumber, pihak/stakeholder. Untuk melihat fungsi dan peran dari setiap pemangku kepentingan (stakeholder), maka dilakukan analisis stakeholder, khusus yang mempunyai peran terhadap kawasan Pengembangan Jaringan (Networking) tersebut sebagai Pola Panutan Pengembangan Program ICT Center Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat menuju SoIT (Saumlaki Online Information & Technology).

1.4. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penelitian ini untuk membantu para perencana pembangunan infrastruktur ICT Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang komprehensif dan terpadu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dinas masing-masing untuk dapat diintegrasikan dalam sebuah system yang terpadu.

Adapun sasarannya adalah dinas-dinas yang ada di bawah pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

1.5 Hasil Yang Diharapkan

Tersusunnya sebuah konsep pemikiran yang komprehensif, terpadu dan terintegrasi dengan menghindari in-efisiensi dalam membangun infrastruktur ICT menuju SoIT.

Saumlaki, 12 Pebruari 2008

*) Penulis, sedang melakukan Penelitian bagi Kebijakan

Pemerintah Daerah di Bidang ICT

Staff ICT Dapodik Jardiknas 2006