Konsep Dasar e-Government

Oleh: Ernes A. Falikres*

1.1. Latar Belakang

Information Communication, and Technology (ICT) jika dindonesiakan adalah sebutan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) secara parsial penerapan dalam penggunaan masih simpang siur disisi lain masalah operasional penggunaan elektronik masih berada dibawah Kementrian Informasi dan Komunikasi sedangkan dalam tahapan penggunaan gelombang frekuensi masih berada di bawah pengawasan Departemen Perhubungan Bidang Telekomonukasi. TENTUNYA Pengembangan ICT berfokus pada Telematik sehingga terjadi pengembangan content-content bagi pelayanan masyarakat masih berdiri sendiri, seperti:

Sektor Pendidikan dengan Penguatan Database untuk mengatasi permasalahan APK (Angka Partisipasi Kotor), dan Perluasan Akses, serta lemahnya tata kelola pendidikan di kabupaten/kota sehingga Pengembangan ICT sangat bermanfaat sebagai langkah awal adalah Pembangunan ICT dengan Penyaluran Sarana Infrastruktur Konektiftas di sejumlah Kabupaten/Kota secara Nasional.

Sektor Kebudayaan dan Pariwisata dengan Penguatan Sistem Informasi Data base Potensi dan Promosi Daerah Kunjungan Parwisata yang go-Public yang dilaksanakan oleh Kementerian Lembaga Kebudayaan dan Pariwisata.

Sektor Pembangunan Nasional dan Daerah memberikan gambaran pelaksanaan dengan diterapkan e-Government bagi pendukung pembangunan daerah melalui informasi dan komunikasi dengan penggunaan teknologi dibidang Pemerintahaan sampai ke Desa, seperti Bantuan USO (Universal Service Obligation) yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang diarahkan Pembangunan ICT secara nasional sampai ke pelosok desa, Pilot Project dengan dasar:

“ Growth of Information Technology (IT) can improve performance and enable various Activities can be executed swiftly, precisely and accurate, so that finally will improve productivity.

“Growth of Information Technology show the popping out of various activity type being based on this technology, like e-government, e-commerce, e-education, a-medicine, e-laboratory, and other, which is all the things have electronic based.”

Perkembangan Teknologi Informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurasi, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktifitas. Perkembangan Teknologi dan Infrormasi memperlihatkan bermunculnya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti e-government, e-commerce, e-education, e-laboratory, dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronika dimana pemanfaatannya di dunia telah semakin luas.

Hal ini dapat dilihat dari penggunaan ICT yang tidak terbatas pada bidang perdagangan saja, melainkan juga dalam bidang-bidang lain, seperti bidang pendidikan, bidang pertahanan dan keamanan negara, sosial dan sebagainya. ICT ini dipergunakan karena memiliki berbagai kelebihan yang menguntungkan dibandingkan cara-cara tradisional atau konvensional.

Dengan kelebihan-kelebihan seperti yang telah dijelaskan dengan ilustrasi diatas, maka dapat dikatakan bahwa dengan mempergunakan ICT maka efisiensi dalam gerak kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya dapat terwujud. Efisiensi ini sendiri berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas dari interaksi yang terjadi, karena dengan mempergunakan ICT dalam interaksi yang terjadi maka dengan mempertimbangkan keuntungan-keuntungan yang didapat dari penerapan ICT ini dapat semakin meningkatkan kuantitas dan kualitas dari interaksi tersebut. Oleh sebab itu ICT banyak diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, dan dengan keuntungan-keuntungan yang ditawarkan oleh teknologi ini maka mulai diterapkan dalam praktek pemerintahan dalam Otonomisasi.

Menurut Encyclopedia of Social Science yang dimaksud dengan otonomi adalah "the legal self sufficiency of social body and its actual independence". Definisi ini menggambarkan otonomi sebagai hak yang legal dari lembaga sosial untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (untuk mencapai self sufficiency) tanpa adanya campur tangan dan intervensi pihak lain. lnilah yang dimaksud dengan ketidaktergantungan yang hakiki (actual independence). Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan, otonomi berarti a self - government. Walaupun otonomi memiliki sifat self-government dan actual independence, dalam konteks pemerintahan negara Republik Inconesia, otonomi tetap berada pada batas yang tidak melampaui wewenang pemerintah pusat yang menyerahkan urusan kepada daerah. Hal ini berlaku juga bagi daerah-daerah yang diberi otonomi khusus. (Sambutan Menteri Pendidikan dalam acara Pembukaan Jardiknas di Bali secara Online April, 2007)

Otonomi Daerah (OTDA) dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggalakan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta pendayagunaan potensi daerah secara optimal, serasi, dinamis dan bertanggung jawab dalam kerangka persatuan dan kesatuaan bangsa yang utuh. Dengan demikian, fokus otonomi adalah pembangunan dalam arti luas, termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur ICT. Sehingga, adalah menjadi kewajiban daerah pula untuk mengupayakan kelancaran pembangunan infrastruktur ICT sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien dan peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Maluku Tenggara Barat menuju Good E-Government.

Berdasarkan hasil survey bersama antara Tim Teknis dan Operator ICT Jardiknas Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan 23 Dinas dan Badan yang ada dibawah Pemerintah Periode 2007 – 2012 Kota Saumlaki, menunjukkan bahwa Sistem Informasi Manajemen dari hampir semua Dinas yang ada di Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat masih belum optimal, mulai dari tingkat pengumpulan, pengolahan sampai dengan analisis data dan informasi. Terlebih lagi ketersediaan data yang akurat, aktual dan lengkap sangat memprihatinkan. Terlebih lagi, di era otonomi daerah tidak memiliki data yang lengkap dan akurat sebagai flow of information dari semua kegiatan menuju e-Government yang tersendat. Di samping itu, sumber daya manusia di bidang pendataan, penyusunan rencana dan evaluasi masih merupakan kendala, salah satu penyebabnya adalah prasarana dan sarana serta teknologi untuk mendukung perdataan, perencanaan, dan evaluasi program belum memenuhi standar. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang dapat menutup kesenjangan ini dalam waktu yang relatif singkat melalui Pembangunan dan manajemen Infrasturktur ICT yang baik dalam rangka menuju Saumlaki Online Ingrated IT (SoIT). (Hasil survey Tim Jardiknas ICT Saumlaki dan ICT Center SMK, 2006).

1.2. Perumusan Masalah

Sistem Informasi Manajemen dari hampir semua Dinas yang ada di Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang masih perlu dibenahi, agar di era otonomi daerah ini Saumlaki memiliki data yang lengkap dan akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan semua kegiatan menuju to a good e-Government. Di samping itu, salah satu penyebab belum optimalnya hasil tersebut adalah prasarana dan sarana serta teknologi untuk mendukung program tersebut belum memenuhi standar. Demikian juga masalah system yang digunakan oleh masing-masing dinas/badan dan koordinasi diantaranya masih belum menunjukkan adanya standart integrasi yang mengarah pada sebuah system pemerintahan daerah dengan manajemen berbasis IT.

1.3. Metode Penulisan

Pengumpulan data dilakukan di lapangan dengan fokus pada pengembangan Jaringan interkoneksi yang ada di dalam dan sekitar kawasan Jardiknas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan SKPD Dinas Infokom.

Penulisan ini dilakukan selama 6 bulan dan khusus pengamatan dan Pekerjaan langsung di lapangan dilakukan selama 3 bulan. (Jaringan Pendidikan Nasional ICT Kabupaten Maluku Tenggara Barat)

Pendekatan dalam penulisan ini dilakukan dengan mengumpulkan semua data dan informasi dari semua sumber, pihak/stakeholder. Untuk melihat fungsi dan peran dari setiap pemangku kepentingan (stakeholder), maka dilakukan analisis stakeholder, khusus yang mempunyai peran terhadap kawasan Pengembangan Jaringan (Networking) tersebut sebagai Pola Panutan Pengembangan Program ICT Center Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat menuju SoIT (Saumlaki Online Information & Technology).

1.4. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penelitian ini untuk membantu para perencana pembangunan infrastruktur ICT Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang komprehensif dan terpadu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dinas masing-masing untuk dapat diintegrasikan dalam sebuah system yang terpadu.

Adapun sasarannya adalah dinas-dinas yang ada di bawah pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

1.5 Hasil Yang Diharapkan

Tersusunnya sebuah konsep pemikiran yang komprehensif, terpadu dan terintegrasi dengan menghindari in-efisiensi dalam membangun infrastruktur ICT menuju SoIT.

Saumlaki, 12 Pebruari 2008

*) Penulis, sedang melakukan Penelitian bagi Kebijakan

Pemerintah Daerah di Bidang ICT

Staff ICT Dapodik Jardiknas 2006